Berita Kesehatan

Pada Mei 2025, WHO berhasil mengesahkan Perjanjian Pandemi di Sidang WHA ke-78. Instrumen global ini dibuat untuk memperkuat kerjasama internasional pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Inti kesepakatannya mencakup akses vaksin, obat, dan diagnostik yang adil serta penguatan kapasitas penelitian, produksi, dan tenaga kesehatan. Indonesia menyambut baik hasil ini sebagai warisan presidensi G20 2022, di mana Indonesia ikut menginisiasi Dana Pandemi dan mendorong kesetaraan akses obat/vaksin. Kemenkes RI menyatakan Perjanjian Pandemi akan melengkapi Amandemen IHR 2024 untuk memperkuat arsitektur global kesehatan. Dokumen 35 pasal itu memasukkan komitmen nasional seperti kedaulatan, pencegahan dan kesiapsiagaan pandemi, peningkatan SDM kesehatan, R&D, transfer teknologi, dan diversifikasi produksi alat kesehatan. Khususnya, sistem “Pathogen Access and Benefit Sharing” (PABS) yang digaungkan Indonesia akan memastikan keadilan dan transparansi akses sampel virus dan teknologi terkait. Di tataran nasional, perjanjian ini mendorong Indonesia memperkuat sistem kesehatan kita. Delegasi RI menegaskan pentingnya equity dan akses setara, serta menyatakan perjanjian ini bisa memperkuat sistem kesehatan di tingkat nasional melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan respons pandemi. Perlu diingat, perjanjian tidak mengurangi kedaulatan negara: WHO tak diberi wewenang memaksa kebijakan domestik apapun. Artinya, Indonesia bebas menetapkan kebijakan dalam negeri, tapi diimbangi kewajiban kolaborasi global. Implikasinya, pemerintah dan Kemenkes mungkin akan memperbarui regulasi kesehatan darurat, memperkuat jaringan laboratorium, surveilans, serta pelatihan tenaga medis sesuai standar baru. Selain itu, peluang pendanaan (misal Dana Pandemi) dan transfer teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat riset vaksin atau obat di dalam negeri. Singkatnya, semangat perjanjian global ini adalah agar Indonesia lebih siap dan adil dalam menghadapi pandemi mendatang – dari hulu hingga hilir – tanpa melupakan kepentingan nasional. Sumber: Kemenkes “Pandemic Agreement Disahkan di WHA 78: Indonesia Tegaskan Komitmen Global untuk Ketahanan Kesehatan” Antara News “Kemenlu gaungkan inklusivitas dalam negosiasi perjanjian pandemi”

Sejak awal pandemi berakhirnya status darurat global Covid-19 menjadi sorotan. Pada 5 Mei 2023, WHO resmi mengakhiri fase Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Internasional (PHEIC) untuk Covid-19. Artinya, tren penularan dan kematian menurun, tekanan pada fasilitas kesehatan mereda, serta kekebalan komunitas meningkat. Tedros Adhanom menyatakan, “dengan harapan besar, saya mengumumkan Covid-19 berakhir sebagai darurat kesehatan global. Namun itu tidak berarti Covid-19 berakhir sebagai ancaman kesehatan global”. WHO menekankan kewaspadaan tetap perlu: virus masih beredar, varian baru bisa muncul, dan dampak pasca-Covid bisa berkepanjangan. Indonesia mengikuti langkah ini. Presiden Joko Widodo resmi mencabut status pandemi dan menyatakan Covid-19 sebagai endemi per 21 Juni 2023. KPCPEN dibubarkan dan tugas penanggulangan Covid dialihkan ke Kemenkes sesuai ketentuan hukum. Pemerintah menerbitkan Perpres 48/2023, yang mengatur kelanjutan vaksinasi hingga akhir 2023 dan mengalihkan klaim perawatan Covid ke BPJS setelah Agustus 2023. Panduan Kemenkes (Permenkes 23/2023) kini memposisikan penanganan Covid seperti penyakit infeksi lain: fokus pada surveilans rutin, perawatan medis, dan vaksinasi terarah, terutama untuk kelompok rentan. Secara kasat mata, kehidupan kini hampir kembali normal. Protokol ketat dicabut, perjalanan bebas tanpa PCR, bahkan vaksinasi Covid kini masuk program imunisasi rutin untuk lansia dan kelompok risiko tinggi. Meski begitu, transisi ini bukan berarti kita boleh abai. Laporan WHO dan ahli kesehatan menegaskan pentingnya mempertahankan kewaspadaan: testing dan vaksinasi harus terus didorong, karena virus masih ada di masyarakat. Kesimpulannya, status endemi menandakan kita telah beradaptasi dan hidup berdampingan dengan Covid-19, namun bukan berarti ancaman lenyap begitu saja. Sumber: Sehat negeriku “Inilah Aturan Penanggulangan Covid 19 di Masa Endemi” Kompas “WHO Putuskan Fase Darurat Penanganan Covid-19 Berakhir”